Rabu, 20 Januari 2016, bertempat di ruang teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Prodi IKS bekerjasama dengan Pengurus Pusat Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia menyelenggarakan diskusi terkait Rancangan Undang-Undang Pekerjaan Sosial (RUU Peksos).

Diskusi yang menghadirkan Tim Perumus RUU Peksos, yang diketuai oleh Nelson Aritonang dari STKS Bandung, dibuka oleh Kaprodi IKS UIN Sunan Kalijaga. "Prodi IKS sangat mengapresiasi kerjasama ini dan berharap bisa memberikan kontribusi yang signfikan dalam upaya menggolkan RUU ini menjadi UU. Sebab, dari segi materinya, dunia pekerjaan sosial sudah menunggu kehadiran UU ini," kata Arif.

Sementara dekan Fakultas Dakwah yang diwakili wakil dekan bidang akademik, Lathiful Khuluq, Ph.D, juga melihat pentingnya undang-undang itu dari segi berlakunya MEA. "Kita memerlukan dukungan undang-undang agar para pekerja sosial kita bis aberkompetisi dengan baik di pasar tenaga kerja pekerjaan sosial."

Menurut keterangan Dr. Sahawiah, yang mewakili IPSPI, acara yang diselenggarakan hari ini adalah sosialisasi pertama RUU Peksos di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Ia berharap, setelah di UIN Sunan Kalijaga, sosialisasi semisal juga bisa di selenggarakan di PT-PT lain. "Kita ingin semua stakeholder seia sekata. Jadi, kalau sewaktu-waktu dunia akademik dimintai masukan oleh DPR, suara kita sudah sama."

Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari berbagai elemen terkait dunia pekerjaan sosial. "Selain mahasiswa IKS, kami juga mengundang para alumni, para pekerja sosial, lembaga layanan sosial, dinas sosial, dan perguruan tinggi di Yogyakarta," kata Arin Mamlakah, ketua panitia.

Bagi yang memerlukan naskah akademik dan RUU Pekerjaaan Sosial, dapat mengunduh langsung dan lengkap di bit.ly/RUUpeksos (***)

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Kemensos RI dan International Federation of Social Worker Asia Pacific (IFSW-AP) menyelenggarakan "Internasional Learning Forum" dengan tema "Psychosocial Support in disaster situation : The roles and skills of social worker in Asia Pacific".
Acara ini diselenggarakan dari tanggal 12-14 Januari 2016 di Pusdiklat Marguna, Jakarta  dan dihadiri oleh 60 peserta dari Indonesia, Malaysia, Jepang, Bangladesh, India, dan  Filipina. Hasil dari acara ini adalah berbagai paper terkait psikososial yang akan diterbitkan dalam jurnal.
Selain itu acara juga dimanfaatkan oleh para peserta untuk penguatan skill dan memperluas jaringan.
Peserta mengunjungi lokasi penggusuran Kampung Pulo dan rusunawa di DKI dan lokasi korban longsor di Bogor.
Prodi IKS diwakili oleh Pak Asep Jahidin (dosen) dan Hani Rofiqoh (alumni). Asep mempresentasikan makalah berjudul Psychosocial support to victims of disasters in Yogyakarta sedangkan Hani Rofiqoh menyajikan makalah Post Disaster stress Management through social prejudice by social workers.

Gilang, Mahasiswa IKS 2010, tampil menghibur peserta

Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, bekerjasama dengan PLD (Pusat layanan Difabel), didukung oleh DPP Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) dan NIPPON Foundation menyelenggarakan Pelatihan Soft Skill bagi para alumni dan mahasiswa difabel selama empat hari, dari tanggal 28-31 Desember 2015. Kegiatan berlangsung di Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

"Acara ini adalah tindak lanjut dari FGD yang diselenggarakan pada bulan Oktober lalu. Terkait akses kerja dan karir para alumni difabel, FGD menemukan tiga hal: Pertama, difabel tidak cukup memiliki kepercayaan diri untuk terjun ke dunia kerja. Kedua, kalau sudah mendapatkan pekerjaan, ada banyak kasus difabel tidak kerasaan dan meninggalkan pekerjaannya. Besar kemungkinan, hal ini terjadi karena mereka tidak mendapatkan akomodasi yang layak. Ketiga, menurut pengalaman, lebih baik bagi difabel untuk wirausaha daripada melamar pekerjaan. Sebab, dengan usaha sendiri maka ia terhindar dari segala masalah terkait aksesibilitas dan mobilitas di kantor atau tempat kerja," kata Arif Maftuhin dalam sambutannya mewakili Prodi IKS dan PLD UIN Sunan Kalijaga.

"Tiga temuan tersebut lalu kita tidak lanjuti dalam tiga sessi utama dalam pelatihan soft skill kali ini. Pertama, sessi pendadaran mental untuk memotivasi alumni difabel agar percaya diri dan mandiri. Kedua, sesi pelatihan advokasi agar difabel mampu memperjuangkan kepentingannya. Dan ketiga, sesi wirausaha agar difabel mengenal dan berani memulai wirausaha," lanjut Arif.  Tiga fasilitator yang berkompeten di masing-masing bidang diundang untuk mendampingi para peserta.

"Pertuni dan Nippon Fondation tahun ini menyelenggarakan pelatihan softskill di dua tempat, Jakarta dan Yogyakarta. Kedua kota ini menjadi contoh untuk pengembangan program semisal di kota lain," kata Aria Indrawati, ketua DPP Pertuni yang hadir langsung untuk mendampingi kegiatan ini selama empat hari di Yogyakarta.

Selain digembleng dengan berbagai pengetahuan dan skill di kelas, kegiatan ditutup dengan field trip. Para peserta diajak berkunjung ke Pusat Rehabilitasi Yakkum untuk mendengar secara langsung pengalaman-pengalaman lapangan di dunia kerja untuk para difabel. Yakkum memiliki program dan pengalaman yang bisa membantu peserta melengkapi apa yang mereka pelajari di kelas bersama para fasilitator.***

Gambar atas, dari kiri-kanan: Bu Witri (Save the Children), Pak Asep dan Pak Arif (IKS), dan Bu Supartini (Dinsos), saat penutupan. Gambar Bawah: Suasana Workshop

Bertempat di Ruang Sidang IV Rektorat Lama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) dan Save the Children kembali mengadakan Training Good Parenting dan Permanency Planning. Kegiatan training yang dikemas dalam Workshop Refreshing Program Magang ini ditujukan untuk 12 mahasiswa dan alumni magang dari Prodi IKS. Mereka magang untuk kegiatan "Pusat Dukungan Anak & Keluarga" (PDAK) yang dikeola Save the Children. Dalam program kerjasama ini mahasiswa dan alumni IKS direkrut sebagai "caseworker" yang langsung menangani kasus-kasus klien anak.

Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari misi Prodi IKS untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial sekaligus bekerjasama dengan lembaga stakeholder. MoU Prodi IKS dan Save the Children dalam kegiatan PDAK sudah dimulai sejak bulan Februari 2015.

Workshop yang diselenggarakan selama dua hari ini, Kamis dan Jumat, 10 – 11 Desember 2015 ini menghadirkan narasumber Dr. Supartini dari Balai Diklat Kemensos dan Asep Jahidin, dosen Prodi IKS. Acara dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 16.00 WIB. Kegiatan juga dihadiri oleh Rose Merry, Program Officer Families First Save the Children Jakarta.

Secara bergantian, selama dua hari, kedua narasumber tersebut berbagi pengalaman dan cerita sekaligus mengumpan diskusi ke para peserta terkait isu permanency planning dan good parenting yang menjadi konsep penting dalam program deinstitusionalisasi yang menjadikan keluarga sebagai tempat terbaik untuk pengasuhan kepada anak.

Di sesi penutupan, Kaprodi IKS Arif Maftuhin menyinggung perlunya kerjasama penelitian sebagai bentuk tanggung jawab akademik kampus. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang berangkat dari pengalaman pengelolaan kasus atau best practice penanganan kasus anak-anak. "Di belahan dunia lain, hal-hal seperti yang kita lakukan ini ditulis dan dipublikasikan di jurnal ilmiah. Kita, seringkali, hanya lewat saja tak terekam dan terpublikasikan."

Prodi IKS diundang mengikuti "Lokakarya Integrasi Pendidikan, Pelatihan, dan Praktik Pekerjaan Sosial" yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Kementrian Sosial. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, antara tanggal 26-27 Oktober 2015 di Hotel Jayakarta Bandung.

Acara dibuka dengan sessi keynote speaker yang disampaikan oleh Kepala Pusbinjafung Pekerja Sosial dan Penyuluh Kemensos RI, Drs Toto Restuanto Sembodo, MM yang memaprkan kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial.

Bagian penting bagi Prodi IKS Yogyakarta adalah pada sesi paparan ibu Megawati Santoso, Ph.D, team leader KKNI dan anggota Majlis Pendidikan Tinggi. Dalam sesi yang bertema "Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pekerjaan/Kesejahteraan Sosial", Bu Mega memaparkan secara gamblang latar belakang, rasionalisasi, dan rencana terkait KKNI.

Salah satu poin penting yang disampaikan Bu Mega adalah bahwa dalam KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi berbasis KKNI pengganti KBK) yang dirumuskan adalah Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) bukan lagi komptensi. "Kompetensi itu bila ada profesinya. Misalnya, pendidikan pilot atau pendidikan dokter. Kompetensi itu tidak bisa ditawar, sifatnya harus. Misalnya, pilot itu harus bisa menerbangkan dan mendaratkan pesawat, tidak bisa ditawar." Lulusan S1 akademik tidak mungkin kompeten, mereka hanya 'potent', atau berpotensi untuk dikembangkan dalam berbagai bidang pekerjaan.

Seain dari Bu Mega, sesi penting lainya adalah dari materi "Memperkuat Praktik Pekerjaan Sosial dalam Pendidikan Pekerjaan Sosial" yang disampaiakan Pak Tata Sudrajat, ketua Ikatan pekerja Sosial Profesional Indoensia dan materi "Kebijakan Nasional tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi" yang disampaikan oleh Muchtar Aziz yang mewakili direktur bina standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja Kemenaker R.I. Aziz menjabarkan pajang lebar arah kebijakan standarisasi nasional untuk berbagai bidang profesi.

Acara intinya adalah FGD yang dibagi dalam tiga kelompok penting: dunia pendidikan, penguatan praktikum, dan penguatan profesi pekerjaan sosial. Setelah sidang komisi, maka acara diakhiri dengan sidang pleno yang mempresentasikan masing-masing komisi.

Sesi presentasi kurikulum tiga UIN: UIN Suka, UIN Jakarta, dan UIN Makassar

Prodi IKS adalah anggota aktif IPPSI (Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia). Selain pernah sukses menjadi tuan rumah Kongres IPPSI VI (tahun 2012), Prodi IKS juga aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan IPPSI. Salah satu yang baru saja diikuti adalah Semiloka Pemetaan Kurikulum Pekerjaan Sosial yang diselenggarakan di Makassar tanggal 1-2 Oktober 2015 lalu.

DAri 31 anggota IPPSI, 24 di antaranya bisa hadir di Makassar. Dari lingkungan PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam), hadir tiga UIN: UIN Sunan Kalijaga, UIN Syarif Hdiyatullah Jakarta, dan tuan rumah UIN Alauddin, Makassar. UIN Ar-Raniri Banda Aceh yang juga memiliki program kesejahteraan sosial tidak hadir dalam forum ini.

Pada hari pertama sesi pagi, para peserta mendapatkan update informasi dari empat pembicara: Mu'man Nuryana, Ph.D, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia; Tata Sudrajat, ketua IPSPI (Ikatan pekerja Sosial Profesional Indonesia); Paulus Tangdilitin, Kesos UIN; dan Heriwibowo, UNPAD.

Sesi ini diawali denganpresentasi dari Pak Mu'man yang menyorot soal pentingnya memhamai perbedaan dan titik temu antara "social work" dan "social welfare". Mengacu kepada kurikulum di salah satu perguruan tinggi di Amerika, ia menunjukkan bagaimana social work itu di Amerika dibedakan dari social welfare pada aspek bobot praktikum yang jauh lebih banyak.

Dalam pemaparannya, Pak Paulus menyoroti pentingnya untuk menempatkan bobot keilmuan pada studi kesejahteraan sosial dan ia sendiri memilih pendekatan filsafat ilmu yang lebih pragmatis, dalam arti aslinya, yaitu pragmatisme Amerika yang menekankan kebenaran dalam ukuran kegunaan praktisnya.

Pak Tata Sudrajat lebih menyoroti persoalan siapa sebenanrnya pekerja sosial dan apakah sekolah-sekolah kesejahteraan sosial sudah menghasilkan alumni pekerja sosial. Pak Tata banyak memberikan catatan dari lapangan tentang dunia profesi pekerjaan sosial.

Pembicara terakhir menyajikan diskusi yang menarik tentang KBK dalam kaitannya dengan pekerjaan sosial.

Setelah presentasi keempat pembicara, sesi siang hingga sore adalah sesi presentasi masing-masing universitas untuk melihat bagaimana kurikulum inti 2010 yang dijadikan standar lintas universitas anggota IPPSI dijalankan. Hasil prsentasi ini kemudian dirangkum dalam sidang pleno yang diselenggarkan pada hari kedua.

Secara umum dapat disimpulkan, dari hasil pemetaan itu, bahwa sebagian besar universitas telah menyelenggarakan kurikulum inti IPPSI, meskipun tidak semua sekolah telah menyelenggarakannya sepenuhnya. Sebagian universitas, mengganti nama dengan nama semisalnya.

Selain soal nama, perbedaan antar universitas juga terjadi dari segi kapan mata kuliah itu ditawarkan. Ada yang menyelenggrakan mata kuliah tertentu di semester satu, dan ada yang menyelenggarakannya di semester akhir. Perbedaan ini menjadi dasar rekomendasi agar IPPSI juga memberikan panduan standar sekuensi penyelenggaraan kurikulum inti.

Agenda Selanjutnya
Kongres IPPSI di Ambon, April 2016.

Bagi Prodi IKS Yogya

Secara umum, dua hal yang bisa dicatat dari kegiatan ini:
1. Presentasi dari berbagai universitas bisa menjadi bahan komparasi bagaimana kondisi IKS dibandingkan dengan universitas lain, baik dari segi kesiapan materi, referensi, dan sumberdaya manusia.
2. Dari segi ekspektasi untuk menyiapkan Kurikulum berbasis KKNI, semiloka ini tidak berkontribusi apa pun karena pemetaan kurukulum inti 2010 belum memberikan rekomendasi terkait KKNI. Dalam diskusi informal dengan Pak Rudi, Prodi IKS mendorong agar IPPSI segera mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa kurikulum berbasis KKNI yang dikeluarkan Dikti tidak merugikan prodi-prodi anggota IPPSI.

Catatan:
Materi lengkap dan dokumen rekomendasi selengkapnya masih menunggu release resmi dari pengurus IPPSI.

Prodi IKS bekerjasama dengan University of Western Sydney (UWS) akan menyelenggarakan program AsiaBound 2015. Prodi IKS akan menjadi tuan rumah yang menjamu 10 orang mahasiswa UWS untuk belajar berbagai hal tentang Indonesia. Tahun ini secara khusus mengambil tema: understanding Islam and Indonesia.

Untuk menyambut para tamu itu, Prodi IKS memberi kesempatan kepada para mahasiswa dan alumni untuk ikut bergabung menjadi Student Buddies. Student Buddies adalah istilah yang digunakan untuk mahasiswa IKS yang akan mendampingi para mahasiswa UWS tersebut selama tiga minggu di Indonesia. para student buddies akan aktif terlibat dalam kuliah keislaman dan keindonesiaan, kunjungan ke berbagai situs budaya dan historis, dan mendampingi para mahasiswa Australia untuk menulis dan melakukan riset kecil tentang Islam dan Indonesia.

Flyer lowongan student buddies dapat diunduh dari gambar berikut:

Sebagian peserta temu lintas prodi

Aosisasi Prodi di UIN Sunan Kalijaga, disebut dengan ASPRO, pada hari ini menyelenggarakan halal bi halal dan temu lintas prodi. Sebagai lembaga non-struktural dan tidak menjadi bagian srtuktur resmi di UIN Sunan Kalijaga, Asosiasi Prodi selama ini belum memiliki agenda pertemuan rutin. Sebagai payung kepentingan lintas prodi, pertemuan rutin Aspro lebih banyak dilakukan secara virtual melalui Grup WhatsApp.


Pertemuan yang dihadiri oleh para ketua dan sekretaris prodi baru ini lebih banyak menammpung masalah-masalah yang dihadapi prodi sehari-hari, mulai dari sistem informasi akademik (SIA) yang sering bermasalah, ketentuan-ketentuan akademik yang tidak konsisten, dan berbagai harapan peran Aspro.

Karena mayoritas ketua dan sekretaris prodi anggota Aspro adalah para pejabat baru, maka Aspro juga merasa perlu untuk melakukan pembaharuan pengurus Aspro. Forum, hanya saja, memutuskan untuk tetap mempertahankan Pak Bono dari Fishum untuk melanjutkan kepemimpinan, sementara struktur di bawahnya saja yang diganti dengan nama-nama baru karena nama-nama lama sudah tidak menjabat lagi di prodi.

Acara yang berlangsung dari pukul 10.30 ini lantas ditutup pada pukul 12.00

Perguruan tinggi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi.